Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 30 Maret 2024

Hati-Hati Perusahaan Main Potong Pajak THR Seenaknya

 

Ilustrasi

Tangerang - Banyak Perusahaan di Kabupaten Tangerang Menyalahi aturan, Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan jelang Lebaran Namun, THR 2024 yang diberikan akan dipotong pajak.

THR yang diterima karyawan termasuk ke dalam objek PPh 21. Hal ini tertuang dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

"Contoh penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang PPh stdtd Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021," Bunyi Pasal

Sasaran yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, mencakup setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk tunjangan.

Didalam aturan pengenaan pajak THR diatur Peraturan DIrektur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

"Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan," Bab I Pasal 1 ayat 2

Mekanisme mengenai pengenaan THR wajib pajak ini nantinya akan  langsung dipotong oleh Perusahaan, si karyawan akan menerima bersih.

Potongan Pajak THR Skema Tarif Efektif Rata-rata (TER), Pada tahun 2024 Ditjen Pajak memberlakukan perubahan tarif pemotongan PPh 21 dengan menggunakan skema tarif efektif rata-rata (TER). Berdasarkan buku Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26 DJP, Kemenkeu RI telah mengatur penghasilan yang dipotong PPh.

Melansir Klikpajak.id TER Bulanan terbagi menjadi 3 bagian, antara lain Kategori A, Kategori B, dan Kategori C.

1. Kategori TER Tarif Efektif Bulanan A

Kategori ini diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status PTKP tidak kawin tanpa tanggungan, tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 orang, dan kawin tanpa tanggungan.

· Rp5.400.000 s.d Rp5.650.000 tarifnya 0,25%


· Rp5.650.000 s.d. Rp5.950.000 tarifnya 0,50%


· Rp5.950.000 s.d. Rp6.300.000 tarifnya 0,75%


· Rp6.300.000 s.d. Rp6.750.000 tarifnya 1%


· Rp6.750.000 s.d. Rp7.500.000 tarifnya 1,25%


· Rp7.500.000 s.d. Rp8.550.000 tarifnya 1,50%


· Rp8.550.000 s.d. Rp9.650.000 tarifnya 1,75%


· Rp9.650.000 s.d. Rp10.050.000 tarifnya 2,00%


· Rp10.050.000 s.d. Rp10.350.000 tarifnya 2,25%


· Rp10.350.000 s.d. Rp10.700.000 tarifnya 2,50%


· Rp10.700.000 s.d. Rp11.050.000 tarifnya 3%


· Rp11.050.000 s.d. Rp11.600.000 tarifnya 3,5%


· Rp11.600.000 s.d. Rp12.500.000 tarifnya 4%


· Rp12.500.000 s.d. Rp13.750.000 tarifnya 5%


· Rp13.750.000 s.d. Rp15.100.000 tarifnya 6%


· Rp15.100.000 s.d. Rp16.950.000 tarifnya 7%


· Rp16.950.000 s.d. Rp19.750.000 tarifnya 8%


· Rp19.750.000 s.d. Rp24.150.000 tarifnya 9%


· Rp24.150.000 s.d. Rp26.450.000 tarifnya 10%


· Rp26.450.000 s.d. Rp28.000.000 tarifnya 11%


· Rp28.000.000 s.d. Rp30.050.000 tarifnya 12%


· Rp30.050.000 s.d. Rp32.400.000 tarifnya 13%


· Rp32.400.000 s.d. Rp35.400.000 tarifnya 14%


· Rp35.400.000 s.d. Rp39.100.000 tarifnya 15%


· Rp39.100.000 s.d. Rp43.850.000 tarifnya 16%


· Rp43.850.000 s.d. Rp47.800.000 tarifnya 17%


· Rp47.800.000 s.d. Rp51.400.000 tarifnya 18%


· Rp51.400.001 s.d. Rp56.300.000 tarifnya 19%


· Rp56.300.001 s.d. Rp62.200.000 tarifnya 20%


· Rp62.200.001 s.d. Rp68.600.000 tarifnya 21%


· Rp68.600.001 s.d. Rp77.500.000 tarifnya 22%


· Rp77.500.001 s.d. Rp89.000.000 tarifnya 23%


· Rp89.000.001 s.d. Rp103.000.000 tarifnya 24%


· Rp103.000.001 s.d. Rp125.000.000 tarifnya 25%


· Rp125.000.001 s.d. Rp157.000.000 tarifnya 26%


· Rp157.000.001 s.d. Rp206.000.000 tarifnya 27%


· Rp206.000.001 s.d. Rp337.000.000 tarifnya 28%


· Rp37.000.001 s.d. Rp454.000.000 tarifnya 29%


· Rp454.000.001 s.d. Rp550.000.000 tarifnya 30%


· Rp550.000.001 s.d. Rp695.000.000 tarifnya 31%


· Rp695.000.001 s.d. Rp910.000.000 tarifnya 32%


· Rp910.000.001 s.d. Rp1.400.000.000 tarifnya 33%


· Lebih dari Rp1.400.000.000 tarifnya 34%


2. Kategori TER Tarif Efektif Bulanan B

Kategori ini diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status PTKP tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 orang, tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang, kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 orang, dan kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 orang.



· Rp6.200.000 s.d. Rp6.500.000 tarifnya 0,25%


· Rp6.500.000 s.d. Rp6.850.000 tarifnya 0,50%


· Rp6.850.000 s.d. Rp7.300.000 tarifnya 0,75%


· Rp7.300.000 s.d. Rp9.200.000 tarifnya 1%


· Rp9.200.000 s.d. Rp10.750.000 tarifnya 1,5%


· Rp10.750.000 s.d. Rp11.250.000 tarifnya 2%


· Rp11.250.000 s.d. Rp11.600.000 tarifnya 2,5%


· Rp11.600.000 s.d. Rp12.600.000 tarifnya 3%


· Rp12.600.000 s.d. Rp13.600.000 tarifnya 4%


· Rp13.600.000 s.d. Rp14.950.000 tarifnya 5%


· Rp14.950.000 s.d. Rp16.400.000 tarifnya 6%


· Rp16.400.000 s.d. Rp18.450.000 tarifnya 7%


· Rp18.450.000 s.d. Rp21.850.000 tarifnya 8%


· Rp21.850.000 s.d. Rp26.000.000 tarifnya 9%


· Rp26.000.000 s.d. Rp27.700.000 tarifnya 10%


· Rp27.700.000 s.d. Rp29.350.000 tarifnya 11%


· Rp29.350.000 s.d. Rp31.450.000 tarifnya 12%


· Rp31.450.000 s.d. Rp33.950.000 tarifnya 13%


· Rp33.950.000 s.d. Rp37.100.000 tarifnya 14%


· Rp37.100.000 s.d. Rp41.100.000 tarifnya 15%


· Rp41.100.000 s.d. Rp45.800.000 tarifnya 16%


· Rp45.800.000 s.d. Rp49.500.000 tarifnya 17%


· Rp49.500.000 s.d. Rp53.800.000 tarifnya 18%


· Rp53.800.000 s.d. Rp58.500.000 tarifnya 19%


· Rp58.500.000 s.d. Rp64.000.000 tarifnya 20%


· Rp64.000.000 s.d. Rp71.000.000 tarifnya 21%


· Rp71.000.000 s.d. Rp80.000.000 tarifnya 22%


· Rp80.000.000 s.d. Rp93.000.000 tarifnya 23%


· Rp93.000.000 s.d. Rp109.000.000 tarifnya 24%


· Rp109.000.000 s.d. Rp129.000.000 tarifnya 25%


· Rp129.000.000 s.d. Rp163.000.000 tarifnya 26%


· Rp163.000.000 s.d. Rp211.000.000 tarifnya 27%


· Rp211.000.000 s.d. Rp374.000.000 tarifnya 28%


· Rp374.000.000 s.d. Rp459.000.000 tarifnya 29%


· Rp459.000.000 s.d. Rp555.000.000 tarifnya 30%


· Rp555.000.000 s.d. Rp704.000.000 tarifnya 31%


· Rp704.000.000 s.d. Rp957.000.000 tarifnya 32%


· Rp957.000.000 s.d. Rp1.405.000.000 tarifnya 33%


· Lebih dari Rp1.405.000.000 tarifnya 34 persen.


3. Kategori Tarif Efektif Bulanan C

Kategori ini diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status PTKP kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang.



· Rp6.600.001 s.d. Rp6.950.000 tarifnya 0,25%


· Rp6.950.001 s.d. Rp7.350.000 tarifnya 0,50%


· Rp7.350.001 s.d. Rp7.800.000 tarifnya 0,75%


· Rp7.800.001 s.d. Rp8.850.000 tarifnya 1%


· Rp8.850.001 s.d. Rp9.800.000 tarifnya 1,25%


· Rp9.800.001 s.d. Rp10.950.000 tarifnya 1,5%


· Rp10.950.001 s.d. Rp11.200.000 tarifnya 1,75%


· Rp11.200.001 s.d. Rp12.050.000 tarifnya 2%


· Rp12.050.001 s.d. Rp12.950.000 tarifnya 3%


· Rp12.950.001 s.d. Rp14.150.000 tarifnya 4%


· Rp14.150.001 s.d. Rp15.550.000 tarifnya 5%


· Rp15.550.001 s.d. Rp17.050.000 tarifnya 6%


· Rp17.050.001 s.d. Rp19.500.000 tarifnya 7%


· Rp19.500.001 s.d. Rp22.700.000 tarifnya 8%


· Rp22.700.001 s.d. Rp26.600.000 tarifnya 9%


· Rp26.600.001 s.d. Rp28.100.000 tarifnya 10%


· Rp28.100.001 s.d. Rp30.100.000 tarifnya 11%


· Rp30.100.001 s.d. Rp32.600.000 tarifnya 12%


· Rp32.600.001 s.d. Rp35.400.000 tarifnya 13%


· Rp35.400.001 s.d. Rp38.900.000 tarifnya 14%


· Rp38.900.001 s.d. Rp43.000.000 tarifnya 15%


· Rp43.000.001 s.d. Rp47.400.000 tarifnya 16%


· Rp47.400.001 s.d. Rp51.200.000 tarifnya 17%


· Rp51.200.001 s.d. Rp55.800.000 tarifnya 18%


· Rp55.800.001 s.d. Rp60.400.000 tarifnya 19%


· Rp60.400.001 s.d. Rp66.700.000 tarifnya 20%


· Rp66.700.001 s.d. Rp74.500.000 tarifnya 21%


· Rp74.500.001 s.d. Rp83.200.000 tarifnya 22%


· Rp83.200.001 s.d. Rp95.600.000 tarifnya 23%


· Rp95.600.001 s.d. Rp110.000.000 tarifnya 24%


· Rp110.000.001 s.d. Rp134.000.000 tarifnya 25%


· Rp134.000.001 s.d. Rp169.000.000 tarifnya 26%


· Rp169.000.001 s.d. Rp221.000.000 tarifnya 27%


· Rp221.000.001 s.d. Rp390.000.000 tarifnya 28%


· Rp390.000.001 s.d. Rp463.000.000 tarifnya 29%


· Rp463.000.001 s.d. Rp561.000.000 tarifnya 30%


· Rp561.000.001 s.d. Rp709.000.000 tarifnya 31%


· Rp709.000.001 s.d. Rp965.000.000 tarifnya 32%


· Rp965.000.001 s.d. Rp1.419.000.000 tarifnya 33%


· Lebih dari Rp1.419.000.000 tarifnya 34%



Tarif Efektif Harian

Sementara, Tarif Efektif Harian diterapkan untuk pegawai tidak tetap dengan penghasilan bruto harian yang diterima secara harian, mingguan, satuan, atau borongan.


· Sampai dengan Rp450.000 tarifnya 0 %


· Di atas Rp450.000 s.d. Rp2.50.000 tarifnya 0,5%

Rabu, 17 Mei 2023

TNI AL Bangun Kluster Pertahanan di Perbatasan, Jaga Kedaulatan NKRI

Penempatan prajurit itu semata-mata untuk menjaga kedaulatan wilayah NKRI. "Di beberapa pulau yang tidak ada penduduk itu kita tempatkan pasukan Marinir. 

Gracidanews.com | Nasional - TNI AL akan membangun kluster pertahanan di beberapa wilayah yang berbatasan dengan negara-negara tetangga. Pembangunan kluster pertahanan termasuk dalam program dari TNI AL membangun Kampung Bahari Nusantara (KBN). 

"Untuk saat ini memang Kampung Bahari Nusantara ini baru ada 68, ini juga dari pangkalan-pangkalan TNI Angkatan Laut yang kelas A dan kelas B. Nantinya, untuk kluster pertahanan tentunya diutamakan untuk pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan negara-negara tetangga. 

Mengapa itu penting karena itu terkait dengan pertahanan wilayah kedaulatan," kata Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali saat mendampingi Wapres RI KH. Ma'ruf Amin dalam acara peresmian Kampung Bahari Nusantara secara serentak sejumlah 68 KBN di Satuan Komando Wilayah TNI AL (Satkowil TNI AL). Peresmian bertempat di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Senin, (15/5). 

Dengan dibentuknya Cluster Pertahanan maka, TNI AL akan membina para penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan agar masyarakat memiliki sikap kesiagaan utamanya yang berkaitan dengan kedaulatan dan penegakan hukum, salah satu contoh dapat melaporkan apabila terjadi hal-hal yang terkait dengan kegiatan ilegal, terutama yang melanggar kedaulatan. "Jadi warga masyarakat tahu bagaimana wilayah negara batas-batasnya seperti apa dan melaporkan apabila terjadi hal-hal yang terkait dengan kegiatan ilegal terutama yang melanggar kedaulatan," ujarnya.

Sementara itu di pulau - pulau yang tak berpenghuni, TNI AL akan menempatkan pasukan Marinir.

Penempatan prajurit itu semata-mata untuk menjaga kedaulatan wilayah NKRI. "Di beberapa pulau yang tidak ada penduduk itu kita tempatkan pasukan Marinir. 

Ini juga untuk menjaga kedaulatan wilayah terutama di perbatasan," jelas Kasal.

TNI AL menginisiasi program Kampung Bahari Nusantara sebagai wadah pembinaan wilayah pesisir. Agenda ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan ekonomi, kesehatan dan pendidikan, dalam rangka mewujudkan ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh serta kemanunggalan tni dengan rakyat dalam mendukung sistem pertahanan semesta. Sejalan dengan tema "Kampung Bahari Nusantara TNI AL Siap Mendukung Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Masyarakat Maritim yang Sejahtera”. 

KBN menjadi program TNI AL yang sasarannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, pariwisata, ekonomi dan pertahanan. 

Sehingga program KBN terdapat 5 cluster, yaitu pendidikan, ekonomi, kesehatan, pariwisata dan pertahanan sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah kemiskinan di desa pesisir.(Sopiyan Perss Yan)

Jumat, 12 Mei 2023

Polda Sumut Bekuk Pengedar Sabu 27 Kg

 



MEDAN | Gracidanews.com - Tim Direktorat (Dit) Reserse Narkoba Polda Sumut menangkap pengendar sabu di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai.

"Dari tangan tersangka Lukmana (25) warga Jalan Perjuangan, Kompleks Elite, Tanjungrejo, Medan, disita barang bukti sabu sebanyak 27 bungkus dengan berat 27.000 gram (27 kg)," kata, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, Kamis (11/5).

Ia menerangkan, tersangka Lukmana ditangkap atas laporan dari masyarakat masyarakat adanya seseorang yang membawa narkoba jenis sabu dari Aceh ke Medan menggunakan mobil Toyota Kijang Innova plat BL-11xx-ZH, Rabu (10/5).

"Dari informasi itu personel melakukan penyelidikan tepatnya di Jalan Soekarno Hatta, Kota Binjai, berhasil mengamankan mobil yang dikendarai tersangka Lukmana," terangnya.

Lebih lanjut, Hadi mengungkapkan personel langsung melakukan penggeledahan di dalam mobil dan ditemukan dua karung goni berisi sabu sebanyak 27 bungkus. Kemudian mengamankan tersangka Lukmana.

"Saat diinterogasi tersangka Lukmana mengakui barang bukti itu miliknya. Sabu didapatnya dari seseorang dimana nantinya akan menjemput barang bukti itu di rumahnya," ungkapnya terhadap tersangka sudah diamankan.

"Polda Sumut masih melakukan pengembangan untuk menangkap jaringan lainnya yang bekerja sama dengan tersangka Lukmana," pungkasnya.(Sopiyan Perss yan)

Sabtu, 06 Mei 2023

Amankan KTT ASEAN 2023, TNI Kerahkan 9.428 Personel dan 162 Alutsista




Jakarta | Gracidanews.com - Sejumlah persiapan menjelang pelaksanaan KTT ASEAN 2023 mendatang telah digelar, termasuk TNI dalam bidang Pengamanan (Pam) VVIP dengan mengerahkan prajurit-prajurit terbaiknya dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) tercanggih untuk mengamankan KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Jumat (5/5/2023).

Dalam melaksanakan Pam VVIP kali ini, TNI mengerahkan sejumlah 9.428 personel dan 162 alutsista untuk menjamin terlaksananya KTT ASEAN 2023 dengan aman. TNI akan melaksanakan pengamanan dengan profesional namun humanis serta bersinergi dengan POLRI.  

Alutsista dan prajurit yang diterjunkan berasal dari tiga matra (TNI AD, TNI AL, dan TNI AU) dengan berbagai fungsi dan tugasnya. Alutsista tersebut diangkut melalui Jalur udara dan jalur laut ke Labuan Bajo. Melalui udara menggunakan pesawat Hercules diantaranya motor kawal, alat perlengkapan matan dan perlengkapan Komlek, sementara jalur laut menggunakan KRI Banjarmasin 592, KRI Teluk Youtefa 522, dan KRI dr. Soeharso 990, diantaranya Kizi Jihandak, Nubika Zeni TNI AD, Sea Rider, Mobil Listrik PM, Motor Listrik Matan, Rantis Kopasgat, Mobil Inkas Koopsus TNI dan Ransus CBRNE Sprinter.

TNI melaksanakan persiapan personel, materiel dan sarana pendukung lainnya dengan teliti dan komprehensif serta memberikan pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab setiap Satgaspam VVIP sesuai agenda kegiatan guna menangkal kerawanan yang mungkin terjadi demi lancarnya KTT ASEAN 2023.

TNI akan melaksanakan Pengamanan KTT ASEAN dengan profesional, proporsional namun tetap humanis serta selalu bersinergi dengan POLRI dan semua unsur yang terlibat. Sebagaimana diketahui bahwa pengamanan KTT ASEAN ini melibatkan banyak pihak yang tentunya perlu kerjasama dan kekompakan. Sinergi merupakan salah satu kunci utama dalam keberhasilan pengamanan KTT ASEAN agar dapat berlangsung aman, lancar dan sukses. Sehingga citra Bangsa Indonesia di mata ASEAN dan dunia akan semakin baik.(Sopiyan Perss)

Surprise Panglima TNI di Hari Ulang Tahun Kapolri


Saat itu kedua Pimpinan TNI dan Polri akan berangkat ke Labuan Bajo menggunakan pesawat VIP TNI AU dari Halim Perdanakusuma untuk melihat kesiapan prajurit TNI dan Polri dalam rangka memimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan KTT ASEAN ke 42.

Jakarta | Gracidanews.com - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M. memberikan surprise kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo di hari ulang tahunnya yang ke 54, bertempat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat. (5/5/2023).

Saat itu kedua Pimpinan TNI dan Polri akan berangkat ke Labuan Bajo menggunakan pesawat VIP TNI AU dari Halim Perdanakusuma untuk melihat kesiapan prajurit TNI dan Polri dalam rangka memimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan KTT ASEAN ke 42. Namun ketika memasuki ruang transit VIP Lanud Halim Perdanakusuma, ternyata disana sudah ada tumpengan untuk Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan para hadirin termasuk Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menyanyikan lagu Selama Ulang Tahun untuk Kapolri.

Selanjutnya, Laksamana TNI Yudo Margono memotong puncak tumpeng itu dan langsung menyerahkan kepada Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Tentu hal ini tidak diketahui sebelumnya oleh Kapolri tersebut. Terlihat Jenderal Polosi Listyo Sigit tersipu dan senyum bahagia atas surprise itu. 

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kapolri semoga panjang umur dan barokah, sehat selalu serta senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dalam mewujudkan Polri yang presisi dan juga bersinergi bersama TNI. “Mudah-mudahan dapat berkah kita semuanya mewujudkan TNI-Polri yang sinergi solid dalam menyongsong tahun kedepan yang mana Tahun 2024 adalah tahun politik tentunya akan banyak terjadi perkembangan situasi tidak menentu,” ucapnya. 

“Semoga kita dapat lalui bersama, sehingga kedaulatan dan keamanan Negara dapat terwujud dan sekali lagi Pak Kapolri selamat dan mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Aamiin,” ujar Panglima TNI.

Tampak hadir pada acara tersebut, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E.,M.P.,C.S.F.A, Pangkogabwilhan II Marsdya TNI Andyawan Martono, Asops Panglima TNI Agus Suhardi dan Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono.(sopiyan Perss)

Selasa, 18 April 2023

Kelima Kalinya, Sergai Raih WTP Dari BPK RI

Dan ini sudah yang kelima kalinya secara berturut-turut kita meraih WTP dari BPK RI, kata Bupati di Kantor BPK RI Perwakilan Provsu, Medan, Senin (17/4/2023)


Medan | Gracidanews.com - Untuk yang kelima kalinya, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Provsu). 

Opini WTP diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provsu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sergai Tahun Anggaran 2022.

Perolehan tersebut menjadi yang kelima kalinya secara berturut-turut sejak LHP LKPD TA 2018. 

Usai menerima LHP, Bupati Darma Wijaya menyampaikan bahwa ini merupakan bukti komitmen Pemkab Sergai dalam memperbaiki sistem keuangan yang akuntabel. 

Dan ini sudah yang kelima kalinya secara berturut-turut kita meraih WTP dari BPK RI, kata Bupati di Kantor BPK RI Perwakilan Provsu, Medan, Senin (17/4/2023).(Sopiyan)

Jumat, 31 Maret 2023

Ikatan Keluarga Banyuwangi (IKAWANGI) Berikan Bantuan Kepada Korban Kebakaran

 

Adapun bantuan di kumpulkan dari seluruh anggota Ikatan Keluarga Banyuwangi (IKAWANGI) dengan kesadaran dan keikhlasan hati 

Nasional | Gracidanews.com - Ikatan Keluarga Banyuwangi (IKAWANGI) Berikan bantuan kepada korban kebakaran di Dusun IX Desa Dalu X B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Jum'at 31- 03 - 2023

Penyerahan Bantuan korban kebakaran yang di hadiri oleh Ketua Ikatan Keluarga Banyuwangi ( IKAWANGI) Bapak Rahman Harianto,Bendahara wakil Bendahara,Sekretaris dan jajaranya beserta anggota

Adapun korban kebakaran adalah salah satu anggota dari Ikatan Keluarga Banyuwangi bernama Juremi yang tinggal di Dusun IX Desa Dalu X B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang

Ketua Ikawangi dalam sambutan nya memberikan penyemangat kepada korban agar tabah ini semua cobaan dari Allah SWT semoga di balik cobaan ini ada hikmanya dan semoga bantuan tersebut bermanfaat dan dapat pergunakan untuk keperluan nya

Syukur Alhamdulillah dari anggota Ikatan keluarga Banyuwangi (IKAWANGI) Kompak bersatu untuk membantu saudara yang terkena musibah kebakaran yang terjadi pada hari senin tanggal 27 - 03 - 2023 di Dusun IX Desa Dalu X B 

Adapun bantuan di kumpulkan dari seluruh anggota Ikatan Keluarga Banyuwangi (IKAWANGI) dengan kesadaran dan keikhlasan hati 

Penyerahan bantuan di rumah korban sekalian buka bersama(sopiyan)

Kamis, 30 Maret 2023

Pemerintah Tetapkan Perubahan Libur Nasional dan Cuti Bersama 2023

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menambahkan, meskipun ada perubahan cuti bersama Idul fitri 1444 Hijriah, pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan Tahun 2023 tetap sesuai ketentuan, yakni paling lambat H-7 sebelum hari raya keagamaan.


JAKARTA | Gracidanews.com - Kesepakatan Pemerintah dan beberapa instansi telah menyepakati dan menetapkan perubahan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023. Perubahan terjadi pada pelaksanaan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah yang sebelumnya pada 21, 24, 25, dan 26 April 2023 diubah menjadi 19, 20, 21, 24, dan 25 April 2023.

Adapun perubahan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Sesuia dengan kesepakatan menimbang menggeser tanggal cuti bersama dan menambah 1 hari ini adalah untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil cuti lebih awal sehingga dapat menghindarkan dari penumpukan masa pada puncak mudik yang waktunya diperkirakan bersamaan dengan perayaan Idul Fitri 2023 yakni 21 April 2023,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, di Jakarta, Rabu (28/3/2023).

Ia pun berharap seluruh pemangku kepentingan, khususnya untuk melakukan assesment secara berkala guna mengantisipasi pergerakan atau mobilitas masyarakat dalam rangka mudik Idul Fitri 2023.ucap Muhadjir

“Sehingga pelaksanaan operasional dalam mengendalikan arus mudik bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menambahkan, meskipun ada perubahan cuti bersama Idul fitri 1444 Hijriah, pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan Tahun 2023 tetap sesuai ketentuan, yakni paling lambat H-7 sebelum hari raya keagamaan.

“Pembayaran THR paling lambat H-7 yang disepakati perayaan keagamaan, saya sudah sampaikan juga, meskipun ketentuannya itu H-7 saya berharap perusahaan-perusahaan untuk dapat membayar lebih cepat dari ketentuan itu,” kata Ida.


Sumber

Biro Humas Kemnaker

Unjuk Rasa Mahasiswa Turun Kejalan Menolak Perpu

Koordinator Media BEM SI, Ragner Angga memastikan, aksi tersebut akan diikuti ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus. Aksi tolak Perppu Ciptaker jadi UU di Jakarta tiga ribu orang,"  Kamis (30/3/2023).


Nasional | Gracidanews.com - Aksi mahasiswa kembali turun ke jalan yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi Undang-Undang (UU).

Demo tersebut dilaksanakan di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, pada hari ini, Kamis (30/3/2023), pukul 15.00 WIB. Selain di DPR, aliansi mahasiswa juga menggelar aksi serupa di berbagai daerah.

Koordinator Media BEM SI, Ragner Angga memastikan, aksi tersebut akan diikuti ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus. Aksi tolak Perppu Ciptaker jadi UU di Jakarta tiga ribu orang," kata dia kepada IDN Times, Kamis (30/3/2023).

Angga mengatakan, BEM SI juga menghimpun gerakan demo di berbagai daerah. "Kami juga menginstrusikan kepada mahasiswa di seluruh wilayah Indonesia juga turun aksi pada tanggal 30 Maret 2023," tutur dia. 

Lebih lanjut, kata Angga, BEM SI juga mengundang berbagai elemen masyarakat untuk ikut aksi, di antaranya buruh.

Sebagaimana diketahui, BEM SI sering tergabung dalam aksi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) yang salah satunya dihimpun oleh KASBI.

"Kita undang mereka. Juga undang serikat pekerja. Elemen masyarakat lain juga kita undang," ucap dia.

BEM SI menilai, DPR dan pemerintah sebagai pihak yang mengesahkan UU Ciptaker merupakan sikap yang melecehkan hukum dan moral dalam konstitusi.

"Dewan Pengkhianat Rakyat bersama Pemerintah mengesahkan PERPPU No. 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ini merupakan tindak pelecehan terhadap hukum serta moral dalam konstitusi," tutur Angga.

Dia mengaku heran karena pemerintah dan DPR tetap meloloskan UU yang penuh masalah tersebut meski telah mengalami gelombang penolakan yang besar dari berbagai elemen masyarakat hingga ditetapkan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK), 

"Kami telah bersama-sama merasakan dikhianati oleh bangsa sendiri, berkali-kali suara kami diabaikan. Maka, atas dasar pembangkangan ini. Aliansi BEM Seluruh Indonesia akan turun aksi untuk menuntut dan mendesak DPR RI dan pemerintah agar mencabut UU Cipta Kerja," imbuh dia.


Sumber IDN



Jumat, 24 Maret 2023

Hakim MA Terlibat Kasus Suap Puluhan Miliar

 

KPK mengembangkan perkara Gazalba Saleh. Berbekal bukti permulaan yang cukup, lembaga antisurah menjeratnya dengan pasal gratifikasi dan TPPU.


Gracidanews.com | Jakarta - Dianggap cerdik tapi berujung bui inilah sosok hakim Agung Gazalba Saleh diduga menerima gratifikasi puluhan miliar rupiah. 

Diawali Gazalba merupakan satu dari dua hakim agung yang terjerat kasus suap jual beli perkara di Mahkamah Agung (MA). Baru-baru ini, ia ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Diketahui juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, Gazalba Saleh diduga mengalihkan uang gratifikasi itu menjadi aset. “Sejauh ini sebagai bukti permulaan sekitar puluhan miliar rupiah,” kata Ali dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (22/3/2023).

Ali menyebutkan belum membeberkan lebih lanjut mengenai aset-aset yang diduga terkait pencucian uang Gazalba Saleh. Sebagai informasi, KPK menahan Gazalba Saleh pada Kamis (8/12/2022). Ia diduga menerima suap 202.000 dollar Singapura atau setara Rp 2,2 miliar untuk mengatur putusan.

Dugaan yang kuat Suap diberikan oleh debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana, Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto. Suap diperantarai pengacara Tanaka dan Ivan, Theodorus Yosep Parera dan Eko Suparno melalui ASN pada Kepaniteraan MA, Desy Yustria. 

Tujuannya, agar Ketua Pengurus KSP Intidana, Budiman Gandi Suparman dinyatakan bersalah dalam kasasi pidana di MA. Ia pun diputus lima tahun penjara. Belakangan, 

KPK mengembangkan perkara Gazalba Saleh. Berbekal bukti permulaan yang cukup, lembaga antisurah menjeratnya dengan pasal gratifikasi dan TPPU.

Kendati demikian, saat jumpa pers KPK belum detail kronologi pidana gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh.

Ali hanya mengatakan bahwa pasal TPPU diterapkan untuk merampas uang dan harta hasil korupsi. “Tujuannya untuk mengoptimalkan asset recovery hasil korupsi yang dinikmati pelaku,” tutur Ali.

Bentuk yang dilakukan Hakim agung semata - mata untuk menghindari jeratan gratifikasi dan dugaan korupsi yang pada hakikatnya adalah unsur-unsur dari suap atau korupsi itu sendiri.

Sumber Kompas.com dengan judul Hakim Agung Gazalba Saleh Diduga Terima Gratifikasi Puluhan Miliar, Diubah Jadi Aset

Selasa, 21 Maret 2023

Pelantikan PNS, Bupati Zaki: Jalankan Amanah dengan Komitmen dan Tanggung Jawab

 


Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengambil sumpah janji Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Formasi Tahun Anggaran 2021 dan sekaligus menyerahkan keputusan pengangkatan CPNS dari lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN dan Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD formasi tahun 2022. Acara tersebut dilaksanakan secara virtual di Gedung Kantor Bupati Tangerang, Senin (20/3/23).

Status 781 CPNS menjadi PNS setelah diambil sumpah janji jabatan secara daring dengan didampingi oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing atau pejabat yang ditugaskan mewakili. Bupati mengucapkan selamat kepada para ASN dilingkup Pemkab Tangerang yang telah dilantik dan diambil sumpah jabatannya dalam Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional serta Pengangkatan status CPNS menjadi PNS.

"Semoga amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada seluruhnya, benar-benar dapat dijalankan dengan penuh perhatian, komitmen serta rasa tanggung jawab yang tinggi," kata Bupati.

Pengambilan Sumpah PNS di Lingkungan Pemkab Tangerang tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 813/Kep.147-Huk/2023 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Formasi Tahun Anggaran 2021 dengan TMT PNS Pertanggal 1 Maret 2022.

"Pengambilan sumpah PNS kali ini, bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Harapannya ini bisa menjadi langkah strategis dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih optimal," jelasnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Tangerang Hendar Herawan mengungkapkan ada 26 orang yang diserahkan surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS yang terdiri dari 23 orang lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN dan 3 orang dari lulusan Politeknik Transportasi Darat Indonesia.

"Saya minta kepada ASN yang baru dilantik, bahwa amanah yang diemban sebagai seorang PNS merupakan sebuah bentuk kepercayaan pimpinan yang harus dijaga dan dilaksanakan penuh tanggung jawab. Saat ini ASN berbeda dengan yang dulu, mari tingkatkan terus kompetensi kalian," kata Hendar.

Madrasa Aliyah (MA)Al - Jamiyatul Peringatan Isra'miraj Sekaligus Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1444 H.



SERGAI | Gracida -  Madrasah Aliyah (MA) Al-Jamiyatul Washliyah Desa Bogak Besar Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara akan dibuka pada Tahun Ajaran 2023-2024.

Kabar gembira itu bergema saat peringatan Isra' Mi'raj sekaligus menyambut bulan suci Ramadhan 1444H di Halaman Perguruan Al-Washliyah, Dusun VI Desa Bogak Besar, Senin (20/3) pagi.

Pimpinan Madrasah Al-Washliyah Bogak Besar, H. Arpanuddin, S.Pd.I dalam sambutannya mengatakan pada hari ini kita berada di penghujung Syakban 1444 H, tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadhan, kita perguruan Al-Washliyah Bogak Besar mengadakan isra mi'raj sekaligus menyambut bulan suci Ramadhan 1444H.

Tepatnya pada hari ini juga boleh dikatakan launching atau tasyakuran kiranya tahun ajaran baru ini siswa-siswi kita akan melanjutkan ke Aliyah, dikarenakan yang tamat ada 40 siswa-siswi MTS mungkin ada separuh mengisi gedung Aliyah yang berdiri sudah mau dua tahun ini.



"Kami memohon doa dan dukungan kepada ibu dan bapak yang hadir ditempat ini, insya Allah tahun ini tepatnya di bulan Juli Tahun 2023, dua tahun sudah kita rencanakan dan kita akan membuka Madrasah Aliyah mudah-mudahan dapat terlaksana,"ujarnya.

Sekretaris PD Al-Washliyah Sergai, Zainal Arifin, S.Pd.I dalam sambutannya menyampaikan Madrasah perguruan Al-Jamiyatul Washliyah desa bogak besar, kalau bapak dan ibu ingat ditahun 2009, 2010 dan 2011 mungkin Madrasah ini jauh dari harapan, dan orang tidak pernah memikirkan semaju sekarang Al-Jamiyatul Washliyah Desa Bogak Besar.

"Tapi sekarang dengan sumbangsih masyarakat dan dengan perjuangan kita semua, alhamdulillah bangunan serta murid-murid Al-Washliyah di Desa Bogak Besar ini mampu bersaing. Untuk itu, masuk kan anak-anak kita ke Madrasah karena tidak ada ruginya bahkan untung yang kita peroleh nantinya,"ucapnya.

Lanjut Zainal Arifin, kami dari Pengurus Daerah Al-Jamiyatul Washliyah Kabupaten Sergai masa periode 2021-2026 menyampaikan kepada semua Madrasah untuk terus berbenah diri kemudian memperbaharui yang sudah lama agar Madrasah benar-benar dicintai oleh umat.

Hal itu sudah dibuktikan oleh Perguruan Al-Washliyah Desa Bogak Besar, mulai dari tingkat MDA, MI, MTS dan bahkan insya Allah MA akan berdiri pada tahun ini, yang sebenarnya Madrasah Aliyah ini sudah mau dibuka pada dua tahun lalu.

"Kepada bapak ibu jika ada anaknya di MTS, kalau tadi ustadz Arpan sampaikan 70 persen, pimpinan ranting 90 persen dan kalau kami dari PD Al-Washliyah Sergai menyatakan 100 persen yang 47 orang itu masuk kemari, jangan ada yang tidak masuk ke MA Bogak Besar,"tutupnya.

Kemudian Pimpinan Ranting Al-Washliyah Bogak Besar, Idham AMa menyampaikan saya hanya ingin mengapresiasi bahwa pada tahun ini kita akan membuka Madrasah Aliyah, karena anak-anak yang ada di sini adalah cikal bakal yang akan mengisi sekolah Aliyah yang akan kita buka tahun ini.

"Siapa lagi yang akan membesarkan Washliyah ini kalau bukan kita-kita. Dan kita lihat juga dengan kasat mata bangunan yang telah disiapkan, cukup keren di bandingkan dengan yang lain-lainnya ini semuanya merupakan bukti dari pada keseriusan,"ungkapnya.

Sementara itu, Ahmad Azhar, S.Pd.I selaku Kepala SD IT Ummi A'yuni Perbaungan mewakili dr. M. Riski Ramadhan Hasibuan dalam sambutannya menyampaikan sosok dr. Riski Ramadhan Hasibuan yang sekarang menjabat sebagai anggota DPRD Sergai ini sangat peduli dengan Desa Bogak Besar khususnya Perguruan Al-Washliyah Desa Bogak Besar.

Karena apa pun kegiatan yang ada disini beliau akan support, salah satunya sekolah kita ini beliau memang 100 persen mendukung apapun kebijakan untuk kemajuan sekolah ini dari materi, solusi dan yang lainnya.

"Madrasah Aliyah yang ada di Desa Bogak Besar ini insya Allah di ajaran baru akan buka dan sekitar 20 orang siswa yang sudah mendaftar dan kami apresiasi bahwa satu-satunya sekolah Aliyah di Teluk Mengkudu yang ada AC nya bahkan ada infokus permanen nantinya,"katanya.

Kegiatan ini dimeriahkan dengan berbagai penampilan ekstrakurikuler siswa-siswi MIS dan MTS, bahkan yang luar biasa panitia kegiatan tersebut langsung dari Siswa Al-Washliyah Bogak Besar.

Sedangkan penceramah yakni Ustadz Ikrom Khan Panjaitan S.Pd

(Ustad India). 

Turut dihadiri PD Al-Washliyah Sergai, perwakilan Kecamatan Teluk Mengkudu Ahmad Rapai, Sekretaris Desa dan para Kepala Dusun Bogak Besar, tokoh agam6, tokoh masyarakat, dan para wali murid.(sopiyan)

Jalan Sepanjang 1.000 Meter Diresmikan Bupati dan Wabup Sergai, Masyarakat Desa Sampaikan Terima Kasih.

 


Gracidanews.com | Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H. Darma Wijaya dan Wakil Bupati Sergai H. Adlin Umar Yusri Tambunan, ST, MSP, kembali meresmikan pembangunan ruas jalan kabupaten, Senin (20/3/2023). Kali ini, jalan yang keduanya resmikan merentang sepanjang 1.000 meter, bertempat di Dusun Mangga, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan.

Dalam sambutannya, Bupati Sergai menjelaskan pada awal kepemimpinannya dan Wakil Bupati di tahun 2021, pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Sergai baru mencapai sekitar 52%. Keduanya kemudian melakukan langkah konkrit segera dengan menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas kerja yang tertuang dalam SAPDA atau Sapta Dambaan yang berisi 7 program unggulan.

“Pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama kami yang tercantum dalam SAPDA terutama pada poin “Infrastruktur yang Terintegrasi”. Alhamdullilah, dari data terbaru yang kami punya tahun ini pembangunan sudah mencapai angka 78%,” ucap Bupati.

Darma Wijaya kemudian mengajak seluruh elemen masyarakat memberikan dukungan kepada Pemkab Sergai untuk mencapai target 85% di tahun ini dan mampu meraih angka 100% di masa kepemimpinan pasangan Dambaan.

“Infrastruktur ini sifatnya sangat vital dan strategis. Itulah yang membuat kami yakin jika jalan mulus, ekonomi bagus. Kalau fasilita jalan baik, maka mobilitas warga juga makin mudah. Distribusi barang semakin terjangkau. 

Dan dalam jangka panjang juga akan berpengaruh terhadap nilai properti milik masyarakat karena mampu mendongkrak harga,” ungkap Bupati lagi.

Sementara itu di kesempatan serupa, Wakil Bupati Adlin Tambunan menjelaskan pihaknya menaruh perhatian tinggi terhadap kualitas ruas jalan di Desa Melati, mengingat desa tersebut merupakan salah satu kawasan padat penduduk di Sergai.

Namun dirinya mengingatkan agar segenap masyarakat bersungguh-sungguh menjaga hasil pembangunan. Menurutnya sebaik apapun fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah jika tanpa dibarengi dengan kemauan untuk merawat dan menjaga, maka akan berakhir sia-sia.

“Sama-sama kita rawat jalan ini. Salah satunya dengan memastikan kendaraan yang melewatinya sesuai dengan tonase. Kalau jalan ini dirawat dengan baik, Insya Allah kita bisa menikmati manfaatnya untuk jangka waktu yang lebih panjang,” imbau Adlin.

Salah seorang tokoh masyarakat Desa Melati, H. Susanto, berkomentar jika pembangunan jalan ini adalah momen yang patut disyukuri. Pasalnya dirinya menyebut pembangunan ruas jalan di desanya tersebut merupakan kali pertama sejak 45 tahun yang lalu.

“Alhamdullilah, mewakili warga Desa Melati 2, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bupati dan Pak Wabup yang telah memberikan perhatian terhadap jalan di desa kami ini. Semoga hasil dari pembangunan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat,” harap Susanto.

Selain peresmian ruas jalan, kegiatan kali ini juga dirangkaikan dengan acara punggahan menyambut Bulan Suci Ramadan 1444 H. Hadir pada kesempatan tersebut di antaranya Kadis PUTR Johan Sinaga, SE, MAP, unsur Forkopimcam Perbaungan, serta masyarakat Desa Melati 2. (Sopiyan)

Senin, 20 Maret 2023

Di Duga Pemerasan Sejumlah Kades, Kadis PMD Sergai Bungkam



SERGAI | Gracidanews.com Nasional - Disebut -sebut terseret dalam dugaan pemerasan sejumlah Kepala Desa (Kades) di lingkungan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sergai, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sergai, Sri Rahmayani hingga kini masih bungkam, Jumat (17/3).

Dugaan itu terus bergulir terbukti bahwa Direktur Lembaga Pemerhati Keadilan Hukum (LPKH) Sugito kembali menghadiri panggilan ke 2 dari Tim Pengawas Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Selasa (14/3/2023) sore.



Pemanggilan tersebut terkait permintaan keterangan laporannya tentang dugaan Pelanggaran Disiplin sebagaimana surat Jaksa Agung Muda Pengawasan No R-64/H/H.I.3/1/2023 tanggal 27 Januari 2023. Hal permintaan klarifikasi terhadap dugaan pemerasan, penyalahgunaan wewenang dan penerimaan sejumlah uang oleh Kasi Intel inisial RH dan Kepala Kejaksaan Negeri Sergai.

Saat dikonfirmasi wartawan, Kepala Dinas PMD Sergai, Sri Rahmayani hingga kini belum jawab.

Kemudian wartawan mencoba konfirmasi ke kantor PMD Sergai. Namun ada salah satu staf/ pegawai mengatakan bahwa Kadis PMD lagi rapat bersama Camat.

"Ibu Kadis sedang rapat bersama Camat, kemungkinan lama selesai nya pak,"ujarnya, Jumat (17/3) kemarin.

Terpisah, Kajari Sergai Muhammad Amin saat dikonfirmasi mengenai pernyataan pelapor atas nama Sugito yang berulangkali menyebutkan diduga Kadis PMD Sergai terlibat, bahkan diduga sebagai dalang dalam kasus pemerasan terhadap Kades yang diawali Bimtek jahit menjahit hingga terus bergulir yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Kejatisu, selain itu juga diketahui Kasi Intel inisial RH sudah dimutasi.

Apakah pihak PMD Sergai sudah dimintai keterangan sebelumnya dan bagaimana kepastian hukumnya, namun hingga kini Kajari Sergai belum merespon.(Sopiyan)

Bupati Deliserdang,H.Ashari Tambunan Terima Kedatangan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.



Deliserdang | Gracidanews.com Bupati Deli Serdang, H Ashari Tambunan menerima kedatangan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Eydu Oktain Panjaitan SE MM di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Deli Serdang, Senin Sore (20/3/2023).

Kehadiran Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut dalam rangka Entry Meeting Pemeriksaan Terinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran (TA) 2022.

Kepala BPK RI Pewakilan Provinsi Sumut hadir bersama Pengendali Teknis, Netty Ratna Juita Sinaga, Ketua Tim Pemeriksa, Andri Nurjinadi Putra; Teta Diana;Munawwaroh Syam H dan Ariza Dwi Arlinda.

Bupati didampingi Inspektur, H Edwin Nasution SH; Kepala Dinas Pendidikan, Yudy Hilmawan SE MM; Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset, Baginda Thomas Harahap SH; Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Heriansyah Siregar ST; 

Kepala Badan Pendapatan Daerah, Drs. Hendra Wijaya; Sekretaris Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Deli Serdang, Amat Ismail ST; Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Robert Jeksen Sembiring; Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dewan (Sekwan), 

Drs. Binsar TH Sitanggang MSP; Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan, dr. Aguswan dan lainnya.(sopiyan)

Polda Sumut Bekuk Genk Motor

 



Tim PRC Ditsamapta Polda Sumut Bekuk Genk Motor SBB


Tim Patroli Reaksi Cepat menangkap genk motor SBB Minggu (19/3/23) pukul 03.00 WIB, berawal Patroli Rutin 3C ( Curas Curat Curanmor ) tim PRC Dit samapta Polda menemukan Rombongan remaja yang diduga genk motor di Jalan Sei bilah dan Jalan Setia Budi.

Pada saat personil hendak berhenti dan menegur Rombongan remaja tersebut melarikan diri dan terjadilah kejar2an hingga lorong pemukiman warga.



Tim yang beranggotakan 10 Unit Motor Trail yang dilengkapi kemampuan personil dalam Berbagai tindakan anarkis berhasil mengamankan 7 orang remaja yang diduga hendak tawuran atau melajukan tindakan Kriminal, hasil Interogasi genk motor mereka bernama SBB (Setia Budi Berdarah).

Ke 7 (tujuh) remaja tanggung tersebut RS, S, SW, FJ, DK, RF, PEM, semuanya berstatus pelajar di berbagai sekolah, dari lokasi Penangkapan Tim PRC juga berhasil mengamankan Sejumlah Barang buktit yang dibawa para pelaku 3 buah botol Miras, 2 buah celurit, 1 buah mercon

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi membenarkan Penangkapan Tersebut "betul, Subuh Jam 3 hari minggu Tim PRC Dit Samapta mengamankan 7 remaja yang diduga hendak Tawuran di Daerah Setia Budi.

Saat ini dalam Proses Penyidikan Tim Jatanras Polda Sumut," ujar Hadi(sopiyan)

Minggu, 19 Maret 2023

Megawati Dibully Wartawan

Wartawan Tidak Paham Kode Etik Kata Megawati Ketua Umum PDI-P


Wartawan Tidak Paham Kode Etik Kata Megawati Ketua Umum PDI-P


Gracidanews.com | Jakarta - Wartawan dianggap tidak paham Pancasila dan juga tidak tau Kode etik Jurnalistik," ucap Megawati Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Mggu 19/03/2023 

Dalam acara Persatuan Kepala Desa Megawati juga menyampaikan keluh kesahnya dihadapan para kepala desa.

Ketua Dewan Pengarah BPIP sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyinggung banyak wartawan yang membully dirinya. Megawati menyebut bisa saja dirinya melayangkan gugatan, namun ia merasa kasihan karena wartawan juga mencari makan.

Megawati mengatakan," Banyak orang yang bilang saya munafik dan orang itu sembunyi dibalik media tidak berani keluar,"ucapnya

Ia juga menyebutkan" Kamu semua berani membuly saya tapi tidak berani muncul kalian wartawan yang tidak paham Pancasila dan tidak tau kode etik Jurnalistik bisa saja saya gugat' hanya saja saya kasian dengan Anda kalian cari makan disitu tapi berani usik saya," kata Megawati di hadapan para kades dan awak media

Dikutip detikcom Telah terbit dengan Judul

Megawati Ngaku Dibully Wartawan, Mau Gugat Tapi Merasa Kasihan

Rabu, 15 Maret 2023

Laporan Keuangan Kota Solo isinya Konser Semua




Gracida | Jakarta - Wali Kota Surakarta atau Solo, Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu pembicara di #DemiIndonesia Goes to Campus Universitas Sebelas Maret. Dalam acara itu, Gibran memamerkan pertumbuhan ekonomi Solo di bawah kepemimpinannya.


Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mulanya bercerita bahwa saat kali pertama dia menjabat sebagai wali kota, pertumbuhan ekonomi Solo -1,74%. Namun, menurutnya, di bawah kepemimpinannya, pertumbuhan ekonomi Solo semakin tumbuh hingga saat ini mencapai angka 6,25%.


"Bermula saya menjabat itu pertumbuhan ekonominya minus 1,74, lalu jadi 4%, sekarang jadi 6,25%," kata Gibran di Auditorium UNS, Rabu (15/3/2023).


Gibran mengatakan, pertumbuhan ekonomi Solo bahkan di atas rata=rata pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan nasional. Menurut dia, saat ini perputaran uang di Solo sedang tinggi-tingginya.


"Itu di atasnya Semarang, Ibu Kota Jawa Tengah, di atasnya rata-rata Jateng, di atasnya rata-rata nasional dan juga pertumbuhan ekonominya bahkan di atas sebelum Solo kena COVID-19.


Artinya ini Solo sedang tinggi-tingginya perputaran uang dan dinamikanya lagi tinggi-tingginya. Kalian dari Jumat sampai Senin, hari ini, isinya konser semua loh Solo," paparnya.


Gibran, menilai mengelola Solo adalah hal yang tricky. Sebab, Solo menurutnya tidak memiliki pertanian, pertambangan, perikanan. Karena itu, dia mengubah cara kerja pemerintahan menjadi seperti swasta.


"Itu yang namanya saya pertama kerja itu ASN nggak bisa business as usual, cara kerjanya jangan seperti ini terus, ini perlu cara-cara berpikir seperti CEO karena kotanya nggak punya apa-apa. 


Kita harus create sesuatu dan tempat-tempat yang sebelumnya jelek kita percantik, yang mangkrak kita lanjutkan," tutur Gibran.

Sumber detikcom


Kominfo RI Musnahkan Perangkat Radio Ilegal




Nasional | Gracida – Kupang, Kominfo – Kementerian Komunikasi dan Informatika memusnahkan 45 unit alat dan perangkat telekomunikasi hasil penertiban Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Kupang Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.


Kepala Balmon SFR Kelas I Kupang Mujiyo menyatakan pemusnahan barang hasil penertiban tahun 2001 sampai tahun 2022 itu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Dirjen SDPPI Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi,


“Tujuan pemusnahan barang untuk memberi kepastian hukum. Sebelumnya juga telah dilakukan upaya penyadaran hukum, administrasi, dan untuk menghindari terulangnya perbuatan pelanggaran. Selain itu, agar barang tidak menumpuk, rusak atau hilang. Kita juga menjaga agar tidak dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggungjawab,” jelas Mujiyo usai pemusnahan di halaman depan Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin (13/03/2023).


Baca Juga : Bupati Zaki Terima Penghargaan Peserta Program JKN Bisa Capai 99 Persen di Akhir 2023


Kegiatan pemusnahan dibuka Ketua Tim Penertiban Frekuensi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, Hasyim Fiater mewakili Dirjen SDPPI Ismail secara daring. “Pemusnahan barang hasil penertiban dengan cara dibakar. Perangkat itu hasil penertiban dari 13 pemilik baik Kelompok Usaha Berbadan hukum dan perorangan karena semua tidak dilengkapi dengan izin penggunaan frekuensi radio,” jelas Kabalmon SFR Klas I Kupang.


Mujiyo merinci ada 37 unit VHF/UHF Transceiver – HT, 2 unit VHF Transceiver – Rig, 2 unit HF Transceiver – SSB Allband, 3 unit Wireless Bluetooth dan 1 unit Power Supply.


“Sebelum pemusnahan, terlebih dahulu dilakukan proses pemeriksaan, klarifikasi, dan persetujuan dari pemiliki dengan surat pernyataan penyerahan barang di atas materai kepada negara melalui Balmon Kelas I Kupang untuk dimusnahkan,” tandasnya.


Menurut Kabalmon SFR Klas 1 Kupang, pemusnahan barang hasil penertiban dihadiri secara luring dan daring, antara lain Korwas PPNS, perwakilan Polda Nusa Tenggara Timur, Dandenpom Ix/ 1 Kupang, Ketua ORARI Daerah NTT, Ketua RAPI Daerah NTT, Lurah Kelurahan Kayu Putih – Kota Kupang II, dan pemiilik barang serta pekerja media massa.

Kamis, 23 Februari 2023

Penganiayaan Anak GP Ansor Berujung Bui

Istimewa


 

Polisi Sebut Pelaku Penganiayaan Anak Pengurus GP Ansor Terancam 5 Tahun Bui 23 Februari 2023 


Gracida | Jakarta - Polisi menetapkan pria berinisial (MDS) sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap (CDO), anak dari salah satu pengurus pusat GP Ansor di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Peristiwa ini terjadi pada Senin (20/02/2023).


Penganiayaan tersebut terjadi di kawasan Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pada Senin (20/2). Belum jelas terungkap motif anak pejabat pajak itu menganiaya David, namun disebut-sebut dipicu aduan perempuan inisial A (15), teman Mario yang juga mantan pacar David.


“Kami akan mengusut tuntas kasus ini sesuai SOP yang berlaku,” ujar Kapolres Metro Jakarta Selatan (Kombes. Pol. Ade Ary Syam Indradi).

Menurutnya, tersangka akan dikenakan dengan Pasal 76c juncto Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak subsider Pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat.

“Ancaman hukumannya pidana maksimal lima tahun,” terangnya.Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan pria berinisial (MDS) sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap anak salah satu pengurus pusat GP Ansor (CDO).Untuk tersangka MDS telah ditahan,” pungkasnya.


Tak hanya itu, Sri Mulyani turut menyoroti gaya hidup mewah Mario Dandy Satrio. Ia menyesalkan hal ini karena dinilai menurunkan kepercayaan terhadap integritas Kementerian Keuangan serta menimbulkan reputasi negatif terhadap seluruh jajaran Kemenkeu.


"Kemenkeu mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh keluarga jajaran Kemenkeu yang menimbulkan erosi kepercayaan terhadap integritas Kementerian Keuangan dan menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenkeu yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional," kata Sri Mulyani. Dilansir Detikcom

Postingan Populer